Sebagai sebuah bangsa yang telah melewati berbagai ujian sejarah, Indonesia telah memilih demokrasi sebagai pilar utama negara. Kita patut berbangga atas pencapaian ini; negara kita telah bertransformasi dari periode orde lama dan orde baru yang otokratis menjadi sebuah republik demokratis. Namun, pertanyaan yang muncul di benak masyarakat adalah apakah demokrasi di Indonesia saat ini memang benar-benar menguat, atau justru sebaliknya?
Pasca reformasi, Indonesia dilihat sebagai negara dengan potensi demokrasi yang besar. Pemilu telah dijalankan dengan lebih adil, kebebasan pers terjaga, dan hak-hak sipil mendapat ruang lebih luas. Institusi negara juga lebih transparan dan akuntabel daripada sebelumnya. Namun, ironisnya, semakin kita menyelami, terdapat fenomena kecenderungan pelemahan demokrasi. “Rezim” digital yang mempengaruhi opini publik, peningkatan jumlah perda yang membatasi kebebasan sipil, serta tindakan otoriter di beberapa daerah, menjadi indikator yang tidak bisa diabaikan.
Salah satu dilema terbesar demokrasi di Indonesia adalah kualitas dari partisipasi publik itu sendiri. Di satu sisi, semakin banyak orang yang terlibat dalam proses demokrasi, namun kualitas partisipasi tersebut masih rendah. Misalnya, banyak pemilih yang menjadikan faktor kekerabatan atau materi sebagai pertimbangan dalam memilih, daripada visi, misi, dan kapabilitas calon. Tak jarang, media sosial digunakan sebagai alat untuk menyebar hoaks dan ujaran kebencian yang justru memecah belah masyarakat. Lalu, bagaimana bisa sebuah demokrasi dikatakan sehat jika fondasi partisipasinya saja bermasalah?
Di tengah derasnya arus globalisasi, demokrasi Indonesia juga mendapat tantangan dari luar. Investasi asing dan kebijakan ekonomi global seringkali dipandang sebagai alat “penjajahan baru” yang mengancam kedaulatan negara. Beberapa pihak merasa kebijakan yang pro-investor asing justru menggerus hak-hak ekonomi warga lokal. Selain itu, kondisi geopolitik juga menuntut Indonesia untuk lebih bijak dalam menavigasi hubungan antarnegara tanpa mengorbankan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia.
Demokrasi adalah sebuah proses, bukan hasil akhir. Perlu ada introspeksi kolektif dan perbaikan berkelanjutan agar kita tidak terjebak dalam romantisme demokrasi tanpa substansi. Fokus harus diletakkan pada peningkatan kualitas pendidikan politik, pemberantasan korupsi, dan penguatan kelembagaan. Tanpa itu, demokrasi hanya akan menjadi kata-kata kosong yang jauh dari realita. Penguatan atau pelemahan demokrasi di Indonesia tidak hanya bergantung pada tindakan pemerintah, tetapi juga partisipasi aktif dari masyarakatnya. Seperti kata Bung Karno, “Jas Merah” — jangan sekali-kali melupakan sejarah. Kita semua punya peran dalam menentukan apakah demokrasi di tanah air akan menguat atau melemah.
Memang benar bahwa masyarakat memiliki peran penting dalam demokrasi, namun pemerintah juga memiliki peran yang sangat krusial dalam menciptakan kondisi yang kondusif bagi demokrasi untuk berkembang. Pemerintah harus mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan sosial, antara kepentingan nasional dan internasional, dan antara kepentingan mayoritas dan minoritas. Kekuatan demokrasi terletak pada keseimbangan ini. Kekuatan ini bisa menjadi titik penguatan demokrasi Indonesia di masa mendatang.
Namun, ada juga kekhawatiran bahwa demokrasi di Indonesia saat ini mengalami pelemahan. Beberapa faktor yang menyebabkan hal ini adalah maraknya praktik korupsi, peningkatan intoleransi dan radikalisme, dan lemahnya penegakan hukum. Praktik korupsi yang masih merajalela mengindikasikan bahwa masih ada pejabat publik yang belum sepenuhnya menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Peningkatan intoleransi dan radikalisme menunjukkan bahwa masih ada kelompok masyarakat yang belum sepenuhnya menghargai keberagaman dan pluralisme yang merupakan fondasi demokrasi. Lemahnya penegakan hukum membuat masyarakat kehilangan kepercayaan pada institusi negara yang seharusnya melindungi hak-hak mereka.
Dalam menghadapi tantangan-tantangan ini, diperlukan upaya-upaya konkret untuk memperkuat demokrasi di Indonesia. Pendidikan politik yang memadai adalah salah satu kunci utama. Masyarakat perlu mendapatkan pemahaman yang benar mengenai apa itu demokrasi, bagaimana mekanisme kerjanya, dan apa saja hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Pendidikan politik ini harus dilakukan secara berkelanjutan, tidak hanya pada saat pemilu atau pada saat terjadi krisis politik.
Selain itu, penguatan institusi negara juga sangat penting. Institusi-institusi ini harus bekerja dengan efektif dan efisien, dan harus sepenuhnya akuntabel kepada masyarakat. Penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dan adil, tanpa pandang bulu. Korupsi harus diberantas dengan tegas. Kebijakan publik harus dibuat dengan partisipasi masyarakat, dan harus benar-benar mengedepankan kepentingan umum.
Akhirnya, penting untuk diingat bahwa demokrasi adalah sebuah proses yang senantiasa bergerak dan berubah. Indonesia telah melalui berbagai tahapan dalam perjalanannya menuju demokrasi yang lebih matang. Namun, perjalanan ini masih jauh dari selesai. Penguatan atau pelemahan demokrasi di Indonesia tergantung pada sejauh mana kita sebagai bangsa bisa belajar dari pengalaman masa lalu, beradaptasi dengan tantangan masa kini, dan bersiap menghadapi tantangan masa depan. Demokrasi di Indonesia bisa menguat, jika kita semua berkomitmen untuk terus memperbaikinya. Demikian juga sebaliknya, demokrasi di Indonesia bisa melemah, jika kita mengabaikan tantangan-tantangan yang ada dan tidak berusaha untuk mengatasinya.